OKU Selatan, NARASINEWS.CO – Bupati OKU Selatan, H. Popo Ali Martopo, B.Comm., menyampaikan pidato pengantar terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD OKU Selatan, Jumat (15/11/2024).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD OKU Selatan, Charles Minarko, S.E., tersebut merupakan bagian dari masa persidangan pertama tahun anggaran 2024/2025.
Agenda utama rapat adalah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan program pembentukan peraturan daerah.
Prioritas Pembangunan Tahun 2025
Dalam pidatonya, Bupati Popo Ali menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Hal ini, menurutnya, merupakan kunci untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Bupati juga mengingatkan tentang keterbatasan sumber pembiayaan yang memerlukan penetapan skala prioritas pembangunan. Untuk tahun 2025, prioritas pembangunan di Kabupaten OKU Selatan mencakup:
1. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Peningkatan akses pendidikan berkualitas.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengarusutamaan kesetaraan gender.
6. Pembangunan infrastruktur daerah yang berdaya guna.
7. Peningkatan investasi untuk mendorong ekonomi lokal.
Peserta dan Agenda Pembahasan
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD OKU Selatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati OKU Selatan, anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah/kepala desa, serta tamu undangan lainnya.
Pembahasan dokumen rancangan APBD dan program kerja ini dijadwalkan berlangsung hingga 6 Desember 2024, sebagaimana disepakati dalam rapat Badan Musyawarah DPRD bersama pemerintah daerah.
Melalui pembahasan ini, diharapkan rancangan kebijakan yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. (end)
