MUARADUA, Narasinews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan menggelar rapat komisi dalam rangka pembahasan Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) untuk tahun anggaran 2026.
Rangkaian kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2025 di ruang rapat DPRD OKU Selatan.
Rapat pembahasan ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam siklus penganggaran daerah, sebagai wujud komitmen DPRD bersama pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan tahun mendatang secara transparan dan partisipatif.
Ketua Komisi III DPRD OKU Selatan, Windya Alhadipuro., SE, dalam menyampaikan bahwa pembahasan RKUA-PPAS menjadi momen strategis dalam menyusun prioritas pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya.
“Melalui forum ini, kami menelaah secara cermat setiap usulan program dari mitra kerja dan menyesuaikannya dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk efisiensi anggaran dan skala kebutuhan masyarakat,” ungkap Windya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar dokumen RKUA-PPAS yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi publik dan arah pembangunan yang berkeadilan.
Selama tiga hari pelaksanaan rapat komisi, DPRD melibatkan seluruh mitra kerja dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra tiap komisi.
Setiap fraksi juga dijadwalkan mengikuti rapat dengar pendapat secara aktif. Tercatat, empat fraksi di DPRD OKU Selatan ikut memberikan penguatan dan masukan terhadap dokumen awal RKUA-PPAS.
Rapat komisi ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pandangan, tetapi juga untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBD tahun 2026.
Setiap masukan dari fraksi dan komisi akan menjadi bahan revisi serta perumusan akhir sebelum RKUA-PPAS dibawa ke paripurna untuk disetujui bersama.
DPRD OKU Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengelolaan anggaran yang akuntabel, responsif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan. (end)
