JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat (6/2/2026). Rapat ini digelar sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri tersebut diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia. Kegiatan ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi menghadapi tahun 2026. Ia menegaskan, keberhasilan Indonesia tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025 menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor ke depan.
“Melalui rapat ini kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun lalu. Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak, sehingga pada 2026 kami ingin memperkuat konsolidasi dan kolaborasi agar hasilnya bisa lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dan lembaga perbankan dalam mengatasi persoalan permodalan. Melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian jagung.
Implementasi program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Di daerah tersebut, petani jagung binaan Polri memperoleh akses kredit modal usaha untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian.
Sementara itu, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem pertanian jagung.
Selain mendukung permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berfokus pada perlindungan petani dari fluktuasi harga. Polri berupaya memutus mata rantai tengkulak dengan memastikan hasil panen petani diserap dengan harga yang layak melalui kerja sama dengan Perum Bulog.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan sebanyak 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan akses permodalan yang tepat, petani diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan membayar pinjaman modal secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia. (rill)
